Kinerja DPD

Kinerja DPD

Rumor Politik

Cita-cita kalangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mendapat peran dan wewenang yang lebih besar tampaknya perlu dipikirkan lagi. Dengan fasilitas dan gaji yang wah, kinerja para anggota DPD yang berjumlah 132 orang relatif memprihatinkan. Tingkat kehadiran anggota DPD dalam rapat-rapat di alat kelengkapan lembaga tersebut sangat rendah. 

“Mereka lebih banyak izin daripada hadir mengikuti rapat. Kerap yang ikut rapat adalah asisten pribadi dan staf ahli yang mengklaim diri sebagai representasi, menggantikan para istri pejabat, pengusaha, atau anak-anak pejabat yang sibuk dengan urusan pribadi masing-masing. Modal mereka adalah selembar surat izin untuk tidak hadir dari rapat ke rapat,” ungkap sumber SP di DPD, Selasa (18/5).

Menurutnya, kondisi itu sangat memalukan karena seringkali narasumber atau pejabat yang diundang dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) membawa tim yang jumlahnya lebih besar dari anggota DPD. Tak jarang pula narasumber yang diundang harus menunggu berlama-lama, menanti hadirnya 5 – 8 orang dari 33 anggota alat kelengkapan DPD. ”Pernah waktu RDPU dengan Menteri PU yang hadir hanya lima orang,” ujarnya mencontohkan.

“Kalau anggota DPD tidak menghargai lembaganya sendiri, jangan menuntut orang lain menghargai lembaga terhormat ini. Bagaimana mungkin aspirasi rakyat bisa diperjuangkan di ranah politik kalau tingkat kehadiran saja memalukan,” lanjut anggota DPD dari luar Jawa ini. [W-8]